SURABAYA : Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat begitu memukul sektor ekonomi. Banyak masyarakat yang mengeluh lantaran pendapatannya menurun drastis. Dewan mengusulkan agar pemerintah kota (pemkot) memberikan relaksasi bagi warga kurang mampu. Salah satunya, menggratiskan biaya sewa rumah susun (rusun) atau flat serta PDAM.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengaku mendapat banyak keluhan dari warga. Tidak terkecuali yang tinggal di rusun. Memang, mereka tidak mengeluhkan biaya sewa rusun. “Tapi, di masa pandemi seperti ini banyak yang kesusahan," katanya Selasa 20 Juli 2021.
Menurut Imam, pemkot harus mengambil kebijakan strategis untuk mengurangi beban masyarakat di tengah PPKM darurat ini. Salah satunya, menggratiskan biaya sewa rusun selama beberapa bulan. Seperti yang dilakukan pemerintah provinsi (pemprov) Jatim yang telah menggratiskan sewa rusun yang dikelola selama empat bulan.
BACA JUGA : Pemprov Jatim Kembali Gratiskan Sewa 4 Rusunawa
"Minimal, hal itu bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat terdampak pandemi covid-19," terang politisi Nasdem ini.
Imam mengatakan dalam rapat yang digelar secara virtual bersama Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT), pendapatan yang diperoleh dari sewa 103 tower rusun milik pemkot tidak seberapa. Hanya Rp Rp3 miliar dalam satu tahun. Hal itu tidak sebanding dengan anggaran pemeliharaannya.
Dalam satu tahun, pemkot harus keluar biaya Rp 16 miliar untuk pemelirahaan, perawatan, dan operasional rusun. Anggaran tersebut sudah termasuk gaji 200 pegawai yang disebar di rusun-rusun yang ada di hampir semua kecamatan. Pegawai yang bertugas di rusun, antara lain tenaga pengamanan, administrasi, dan kebersihan.
Karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, mantan jurnalis itu berharap pemkot membebaskan biaya sewa rusun untuk sementara. Dengan begitu, warga penghuni rusun bisa memanfaatkan sebagian uangnya untuk kebutuhan pokok lain yang lebih mendesak.
“Saya yakin Pak Walikota Eri Cahyadi setuju. Beliau sangat concern membela kepentingan wong cilik,” ucapnya.
(ADI)
