Walkot Surabaya: Satpol PP Jangan Asal Gusur PKL

Petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima di pinggir Jalan kawasan Gembong Kota Surabaya, Selasa, 1 Februari 2022. Foto: Antara/HO-Diskominfo Surabaya Petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima di pinggir Jalan kawasan Gembong Kota Surabaya, Selasa, 1 Februari 2022. Foto: Antara/HO-Diskominfo Surabaya

SURABAYA: Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi menegaskan tidak ada lagi peraturan asal gusur pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Relokasi PKL harus dibarengi dengan solusi.

"Saya perintahkan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk tidak asal gusur," tegas Wali Kota Eri Cahyadi, dikutip dari Antara, Senin, 21 Februari 2022.

Pihaknya dalam beberapa waktu terakhir intens menggerakkan kantong-kantong usaha mikro kecil menengah (UMKM). Diawali dari Kampung Wisata Kue di kawasan Rungkut, pengembangan Tunjungan Romansa, pelibatan UMKM dalam produksi seragam-sepatu pelajar, dan beragam program lain bagi pengusaha kecil.

BACA: Mama Muda Nekat Curi Motor di Parkiran Swalayan Tuban

"Kami akan rangkai semuanya menjadi sebuah gerakan menggeliatkan UMKM agar omsetnya naik, dan berujung ke pembukaan lapangan kerja," kata dia.

Eri berjanji akan melakukan pengembangan dan penataan untuk PKL. Sehingga ke depannya sudah tidak ada lagi peraturan asal gusur tanpa solusi. Penataan kota harus dilakukan tanpa mengorbankan warga.

"Bagaimana pun PKL adalah warga Surabaya yang mencari makan dengan penuh perjuangan. Mereka sangat mulia karena tidak mau menyerah berjuang untuk keluarga dan tidak berpasrah diri ingin masuk kelompok MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," ujar dia.

BACA: 2 Truk Minyak Goreng DIserbu Pedagang Pasar Tambakrejo

Namun, Eri berharap  PKL dapat patuh aturan setelah diberi tempat berdagang yang representatif. Eri juga menyiapkan tiga strategi guna mengoptimalkan program padat karya. Strategi ini bertujuan menggerakkan kembali roda perekonomian di Kota Surabaya yang terdampak selama pandemi covid-19.

Adapun tiga strategi tersebut ialah padat karya berbasis UMKM, optimalisasi dan percepatan belanja APBD serta kolaborasi korporasi besar maupun investor untuk bermitra dengan UMKM.

"Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan sejumlah program intervensi untuk UMKM dan PKL," pungkas dia.


(UWA)

Berita Terkait