SURABAYA: Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh satgas pangan setempat mengontrol alur distribusi minyak goreng. Langkah ini diambil untuk mengetahui penyebab kelangkaan minyak goreng di Jatim.
"Jadi, harus dicari di mana benang kusut kelangkaan minyak goreng bermuara. Karena stok minyak di pusat perbelanjaan modern dan minimarket banyak yang kosong meski telah melakukan pre-order (PO)," tegas Khofifah, dikutip dari Medcom.id, Minggu, 20 Februari 2022.
BACA: Jumlah Pasien Covid-19 di Asrama Haji Surabaya Menurun, Kini 212 Orang
Khofifah menduga ada permasalahan pada distribusi minyak goreng di Jatim. Berdasarkan data, total produksi pabrik minyak goreng di Jatim mencapai 63.000 ton per bulan.
Sementara itu, total kebutuhan minyak goreng di Jatim 59.000 ton per bulan. Menurut Khofifah, seharusnya ada surplus 4.000 ton setiap bulan.
Orang nomor satu di Jatim tersebut mengaku sudah berkoordinasi dengan Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik-pabrik minyak goreng. Hasilnya, ada dugaan persoalan pendistribusian karena pabrik mengatakan tidak pernah mengurangi jumlah produksi.
"Tetapi di lapangan terjadi kelangkaan. Saya sudah koordinasi kepada Menteri Perdagangan karena ini ada kaitan dengan subsidi dari pemerintah pusat, Rp3 triliun sampai enam bulan. Seharusnya suplainya lancar," tutur dia.
BACA: Aplikasi WargaKu, Platform Digital Mudahkan Komunikasi Warga dengan Pemkot Surabaya
Guna mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng, Khofifah menggandeng Disperindag Jatim untuk menggulirkan operasi pasar. Tujuannya, untuk memastikan suplai minyak goreng terjaga sehingga memberikan kemudahan sekaligus meringankan daya beli bagi masyarakat.
“Jadi ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama seluruh bupati/wali kota se-Jatim. Operasi pasar untuk meringankan daya beli masyarakat,” jelas dia.
(UWA)