Jakarta: Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu (RJB) Silvia Devi Soembarto menganggap wawancara monolog yang dilakukan Najwa Shihab dengan bangku kosong yang dianggap sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto bukanlah produk jurnalistik.
Ia menjelaskan bahwa dalam sebuah wawancara harus terdiri dari 3 komponen penting, yakni pewawancara, narasumber dan yang terakhir adalah tema. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak bisa dianggap sebagai produk jurnalistik.
“Ketika berbicara jurnalistik, ketika berbicara wawancara, yang pertama otomatis harus ada pewawancaranya, kedua otomatis harus ada narasumber dan kemudian tema. Ketika salah satunya tidak ada, apalagi salah duanya, itu otomatis saya pikir bukan produk jurnalistik atau karya jurnalistik,” kata Silvia dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id yang bertajuk “Bangku Kosong Najwa, Apa yang Salah?“ pada Minggu, 11 Oktober 2020.
Lanjutnya, ia menilai pertanyaan yang diajukan oleh Najwa seperti “Anda siap mundur pak?” dan “Apakah Menteri Kesehatan di Indonesia adalah menteri yang paling spesial?” itu sangat menyudutkan. Apalagi posisinya Menteri Terawan tidak hadir, jadi otomatis juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan.
“Dan pertanyaan-pertanyaan Mbak Najwa ini sangat menyudutkan Menteri Terawan, karena beliau tidak hadir, bagaimana bisa menjawab. Karena sebuah wawancara yang dibutuhkan adalah informasi, bukan malah pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan,” sebutnya.
Kemudian, Silvia sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh Najwa. Sebab, menurutnya ketika seorang jurnalis tidak bisa mengundang narasumber yang diinginkan, maka ia tetap harus berusaha untuk mencoba mengundangnya lagi, bukannya malah mewawancarai kursi kosong.
“Jadi hal-hal demikian saya rasa untuk seorang jurnalis harus lebih telaten apabila tidak bisa mengundang silahkan diundang lagi dengan segala upaya dan daya atau bisa ke rumahnya atau ke kantornya atau apapun bentuknya, tapi tidak dengan kursi kosong,” tegas Silvia.
Silvia juga menambahkan, kalau Terawan sebagai Menteri Kesehatan pasti memiliki skala prioritasnya tersendiri untuk memilah antara yang wajib dan yang tidak wajib. Apalagi saat ini masyarakat Indonesia sedang dihadapi dengan masalah yang besar, yaitu pandemi covid-19.
“Kembali lagi kepada niat sih mas, niat awalnya ketika dr. Terawan tidak bisa datang, dr. Terawan kemudian mengirim dirjennya akan tetapi ditolak. Cuma saja disitu ada unsur pemaksaannya, seolah-olah dr. Terawan harus wajib datang, dr. Terawan ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia bukan Menteri Kesehatan Mata Najwa mas. Jadi nggak harus patuh,” ucap Silvia.
Baca: Dewan Pers: Wawancara Najwa Shihab Drama
(IDM)
