JAKARTA: Menpora Zainudin Amali mengatakan pemerintah menyambut baik hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencarian Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Namun pemerintah tidak bisa ikut campur terkait rekomendasi agar Ketum serta jajaran Komite Eksekutif PSSI mundur dari jabatannya.
Seperti tertuang dalam rilis Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan, Jumat 14 Oktober, pemerintah memang disebutkan tidak bisa mengintervensi PSSI karena mereka berada di bawah payung induk sepak bola dunia FIFA.
Namun, TIGPF tetap menganjurkan Ketum dan seluruh jajaran Komite Eksekutif PSSI mundur karena Indonesia negara yang memiliki dasar moral dan etik serta berbudaya adiluhung.
"Khusus untuk urusan sepak bola, presiden menyampaikan kita harus hati-hati betul karena jangan sampai kita bertabrakan dengan federasi internasional (FIFA). Jadi, pemerintah sangat sadar betul di mana wilayah yang bisa dimasuki pemerintah dan mana yang tidak," ujar Zainudin usai membuka acara FGD Perumusan Implementasi UU No.11 tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan topik suporter di Hotel Le Meredien, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
BACA: TGIPF Pastikan Penyebab Kematian Massal di Tragedi Kanjuruhan Adalah Gas Air Mata
Selain memberi rekomendasi kepada PSSI atas hasil investigasinya, TGIPF juga memaparkan sejumlah rekomendasi untuk para pemangku kepentingan lain yang dianggap ikut bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan, yakni Kemenpora, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Polri, hingga TNI. Merespons itu, Zainudin menyebutkan bahwa pemerintah siap melaksanakan rekomendasi TGIPF.
"Pak Presiden menyampaikan mana yang jadi bagian pemerintah itu akan kita kerjakan segera. Misalnya, rekomendasi kepada Kementerian PUPR dan kepada Kemenpora yang salah satunya bagaimana membina suporter ini," tutur Zainudin.
Zainudin pun menjelaskan lebih lanjut soal alasan pemerintah tidak bisa ikut campur terhadap rekomendasi TGIPF terhadap PSSI. Menurutnya, itu harus dilakukan guna menghindari terulangnya sanksi FIFA yang membuat Indonesia dikucilkan dari dunia sepak bola internasional pada beberapa tahun lalu atau ketika Kemenpora membekukan PSSI.
"Saya tidak mau Indonesia di-banned lagi, sehingga kita harus hati-hati mengambil langkah yang terkesan intervensi. Pak Presiden sudah menerima rekomendasi (TGIPF), tapi jangan sampai kita salah dan mengambil langkah emosional yang berakibat tidak baik untuk Indonesia," ujar Zainudin.
Meski demikian, Zainudin menyampaikan bahwa rekomendasi TGIPF tentang PSSI itu bisa saja menjadi bahan diskusi presiden Joko Widodo dengan presiden FIFA Gianni Infantino yang dijadwalkan bertemu untuk membahas transformasi sepak bola Indonesia pada 18 Oktober mendatang.
"Kita berharap, rekomendasi TGIPF ini menjadi bahan diskusi antara presiden (Jokowi) dengan presiden FIFA tanggal 18 Oktober nanti. Mudah-mudahan itu bisa didiskusikan dengan Gianni. Tapi sangat jelas kalau pemerintah tidak boleh masuk area itu, maka kita tidak akan masuk," tutup Zainudin.
(TOM)
