GRESIK : Desa Randuboto, Gresik menjadi salah satu percontohan nasional terkait penataan kawasan kumuh. Untuk menunjang hal itu, desa di Kecamatan Sidayu akan diberikan anggaran Rp10 miliar dari Kementerian PPN/Bappenas.
Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani mengatakan program ini sudah diajukan sejak tahun 2021 silam. Kemudian pada tahun 2022, pihaknya mendapatkan anggaran Rp7,3 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menata kawasan Desa Randuboto.
"Menata tata ruang untuk jalan pemukinan dan sanitasi. Contohnya, ada salah satu warga yang memiliki lahan luas namun belum bersertifikat. Kemudian kita menawarkan untuk mengikuti program PTSL. Tapi syaratnya ia harus merelakan sedikit tanahnya untuk fasum," terangnya, Selasa 9 Mei 2023.
Tahun ini, lanjut Gus Yani, Desa Randuboto kembali mendapatkan anggaran Rp10 miliar. Nantinya anggaran itu akan digunakan untuk penataan pemukaman di kawasan sungai Bengawan Solo. Mulai dari bedah rumah hingga menyediakan sanitasi.
"Idealnya, jarak pemukiman dengan sungai itu sejauh 15 meter. Termasuk kawasan yang ada di pulau seberang desa Randuboto," terangnya.
baca juga : Manajemen Malang Plaza Merugi hingga Rp55 Miliar
Tak hanya itu, anggaran tersebut juga nantinya akan digunakan untuk membeli kapal sebagai alat transportasi desa setempat. Harapanya, upaya ini mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan hidup layak.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mengatakan sesuai arahan Presiden bahwa pada Tahun 2024 target RPJMN 2020-2024 adalah 70% akses rumah tangga yang menghuni hunian layak dan terjangkau dan penanganan kumuh secara terpadu 10.000 Ha. Namun saat ini masih terdapat gap sebesar 1.247,8 Ha.
“Untuk itu, kita perlu melakukan penguatan program dan percepatan penanganan kumuh pada RPJMN periode 2020-2024 ini. Program DAK PPKT sudah dilaksanakan dengan piloting ke 11 Kab/Kota pada tahun 2021, yang kemudian berlanjut ke 4 Kab/Kota pada tahun 2022 dan 13 Kab/Kota pada tahun 2023. Hingga saat ini, diestimasikan penanganan kumuh tuntas melalui DAK Tematik PPKT mencapai 214,05 Ha dengan memberi manfaat kepada sekitar 4.415 rumah tangga”, terangnya.
Secara khusus, pihaknya mengapresiasi upaya dari Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program penanganan permukiman kumuh terpadu. Seperti, pelaksanaannya menggunakan Konsolidasi Tanah dengan adanya persetujuan dan pelibatan masyarakat, aspek livelihood dimana adanya pengembangan ekonomi perikanan yang berkembang sehingga selain aspek rumahnya yang ditingkatkan, aspek ekonominya juga tidak luput untuk ditingkatkan.
"Selain itu, danya kolaborasi program dan stakeholders diantaranya dengan pengembangan kawasan minapolitan, Bumdes, dan Universitas serta adanya ragam sumber pendanaan seperti dana desa, APBD dan hibah sehingga DAK Tematik PPKT/DAK Integrasi bukanlah satu-satunya sumber pendanaan untuk penanganan kumuh terpadu di Kab. Gresik, tetapi sebagai stimulan agar penanganan kumuh terpadu berjalan cepat," pungkasnya.
(ADI)
