Jakarta: Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dianggap memiliki kualitas terburuk. Penilaian ini disampaikan oleh aktivis 98 Ray Rangkuti dalam diskusi Para Syndicate.
"Pemilu 2024 dinilai paling jelek kualitasnya karena ada aturan yang diubah di tengah jalan," kata Ray dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023.
Perubahan aturan ini terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perkara Nomor 90. Ray berpendapat bahwa praktik tersebut tidak mendukung demokrasi dan lebih mementingkan kepentingan calon tertentu.
Sementara itu, Ray juga mengungkapkan lembaga yang seharusnya menjaga netralitas pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dianggap tidak memiliki kendali.
Ray membandingkan Pemilu 2024 dengan tahun 2014 dan 2019, terutama dalam konteks perdebatan antar kandidat. Menurutnya, kali ini publik tidak terlibat dalam gagasan, melainkan lebih tertarik pada gimmick debat seperti berjoget.
"Pada 2014 kita dihadapkan isu tentang politik identitas. Pada 2019 kita dihadapkan dengan peristiwa hoaks." ujar Ray
Ray menyayangkan hal ini, mengingat masyarakat dengan senang hati mendukung perdebatan dalam Pemilu kali ini. Forum debat tersebut tidak dimaksimalkan oleh salah satu pasangan calon.
Ray mengecam fokus dalam kampanye seharusnya pada ide, bukan sekadar makan siang dan minum susu.
Aktivis 98 itu juga menegaskan bahwa publik berhak mengetahui rencana calon pemimpin untuk lima tahun ke depan.
Rencana lima tahun ke depan, seharusnya menjadi perhatian bagi semua pasangan calon, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka. Gibran mendapat banyak sorotan karena dukungan dari orangtuanya yang merupakan presiden.
"Menurut saya calon presiden dan calon wakil presiden yang paling banyak melakukan blunder adalah Gibran Rakabuming Raka dan banyak paling banyak dilaporkan," tegasnya.
(SUR)
