GRESIK : Sejumlah wali murid mendatangi SMA Negeri 1 Gresik, Senin 23 Mei 2022. Mereka memprotes kebijakan sekolah yang menarik uang sumbangan pembinaan pendidikan alias SPP. Di antara beberapa wali murid itu tampak anggota Komisi IV DPRD Gresik, Syachu Busyiri.
Pada kesempatan itu, Budi yang mewakili wali murid menyampaikan langsung keluhannya, di antaranya keberatan dengan pembebanan uang SPP. Sebab, pemerintah Provinsi Jatim telah melarang sekolah menarik uang sumbangan dalam bentuk apa pun.
"Kami menduga penarikan karena sekolah hendak melakukan rekreasi wisata," katanya, Senin 23 Mei 2022.
Diakui, bila siswa yang belum melunasi pembayaran SPP, terancam tidak diperkenankan ikut rekreasi. Setidaknya itu didapat dari kejadian anaknya. Anaknya, hendak bayar uang rekreasi ditolak, karena belum melunasi SPP.
Baca juga : Serbuan Kera Liar di Malang Putuskan Kabel Listrik dan Internet
Budi menambahkan, saat ini SPP per bulan yang harus dibayarkan Rp250.000. Dirinya bersama wali murid lainnya sempat mempertanyakan kepada pihak sekolah. Namun, alasannya, hal sama juga dilakukan sekolah lain.
"Pelunasan SPP oleh pihak sekolah juga menjadi syarat mengikuti ujian. Bahkan anak saya hampir tidak diperbolehkan ikut ujian. Makanya, saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya dibolehkan ikut ujian," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam menampik protes yang dilakukan wali murid. Pihaknya memastikan tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi.
"Memang benar ada SPP untuk Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan biaya personal siswa. Untuk PMP Rp140.000 dan personal Rp110.000. Tapi bagi yang tidak mampu kami tidak memaksa," katanya.
(ADI)
