SURABAYA: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Jawa Timur, Hadi Sulistyo memastikan stok pupuk bersubsidi bagi petani masih aman hingga akhir 2020.
"Insyaallah aman. Kalau dibandingkan tahun lalu, memang turun sekitar 400 ribu ton. Tapi kalau berdasarkan data serapan baru terealisasi 68 persen," ujarnya, Selasa, 3 November 2020.
Dijelaskan Hadi, tahun 2020 alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2.366.523 ton. Jumlah ini turun dibanding tahun 2019 mencapai 2,7 juta ton pupuk bersubsidi.
"Dari total 2,3 juta ton pupuk bersubsidi, hingga Oktober 2020 baru 68 persen yang terserap. Artinya masih ada 32 persen belum terserap," jelasnya.
Terkait adanya keluhan petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, Hadi menyatakan bisa saja terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena adanya peraturan dari pemerintah, bahwa penebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani.
"Tapi meskipun belum punya kartu tani, petani mulai sekarang sampai Desember nanti boleh menebus dengan mengisi form di kios setempat. Mungkin ini yang membuat petani susah, karena di sana harus dijelaskan kebutuhannya berapa, mau ditanam kapan. Padahal pupuknya ada tapi gak ngisi form," ujar Hadi.
Selain itu, kata Hadi, kesulitan mendapat pupuk bersubsidi tersebut bisa juga karena petani ketakutan tidak kebagian stok pupuk. Sehingga jatah pupuk yang seharusnya diserap pada bulan selanjutnya, telah habis diborong petani. Itu tergambar dari tingginya serapan pupuk di beberapa daerah di Jatim.
"Seperti Madiun itu serapannya September aja sudah 80 persen. Begitu sekarang mau habis kan bingung sudah dihabiskan duluan. Harusnya ngambil pupuk itu step by step sesuai jadwal musim tanam," ujar Hadi.
Hadi menjelaskan, untuk mengatasi kelangkaan pupuk di suatu daeeah, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah. Di antaranya skema realokasi pupuk antar kabupaten/ kota. Artinya, ketika ada daerah yang serapan pupuk bersubsidinya rendah, akan dialihkan ke daerah lain yang serapan pupuknya tinggi.
"Nanti November ini akan ada evaluasi. Kalau ada kabupaten/ kota yang serapannya rendah akan kita realokasikan ke kabupaten/ kota yang serapannya tinggi. Supaya merata," kata Hadi.
Sebelumnya, Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengatakan distribusi pupuk subsidi akan terus dilakukan dan dikawal demi mengantisipasi penyalahgunaan dan kecurangan. Kementan juga diakuinya terus memperbaiki pengelolaan pupuk bersubsidi, baik dari aspek perencanaaan melalui pengembangan aplikasi eRDKK, maupun aspek penyaluran melalui Kartu Tani.
Syahrul mengatakan, penyediaan pupuk subsidi dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran produksi komoditas pertanian. "Pupuk hal yang penting. Pupuk itu bukan cuma masalah alami saja. Pupuk adalah bagian untuk menghadirkan ketahanan pangan, agar pertanian lebih baik,” kata Syahrul.
(TOM)
