SUMENEP: Ribuan petugas pemilu mulai PPK, PPS hingga Pantarlih di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum sekalipun menerima honor sejak dilantik. Selama ini, mereka menggunakan uang pribadi saat melakukan tugas tahapan Pemilu 2024.
Meski sudah lama dilantik, ribuan petugas pemilu dari berbagai tingkatan di kabupaten Sumenep Jawa Timur belum menerima uang intensif baik untuk uang operasional maupun honor. Padahal, mereka sudah melakukan pekerjaan dengan maksimal di setiap tahapannya.
Terhitung, ada 135 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilantik tiga bulan lalu. Sedangkan untuk 1002 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa juga sudah berkerja 3 bulan. Disusul 4.258 orang Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dilantik 2 bulan lalu.
BACA: Miris, Sampah di Surabaya Meningkat Selama Ramadan
Salah seorang PPS, Fianolita, mengaku selama bekerja mereka menggunakan uang pribadi. Ia berharap uang insentif segera turun agar bisa bekerja dengan maksimal.
"Selama ini pakai uang pribadi. Kita berharap honor maupun uang oparasional segera cair. Apalagi ini untuk memenuhi kebutuhan jelang lebaran, " ujarnya.
Sementara Ketua KPUD Sumenep, Rahbini, membenarkan bahwa gaji honor dan uang operasional belum bisa dicairkan. Alasannya, masih dalam proses pembuatan rekening.
"Memang belum cair karena masih proses, " ujarnya.
Saat ini, tahapan untuk pemilu 2024 sudah menyelesaikan Pencoklit-an atau pencocokan dan penelitian data pemilih. Dalam proses ini Pantarlih dengan susah payah melakukan pencoklit-an ke setiap rumah meski tak kunjung mendapatkan gaji.
(TOM)
