JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tigor Prakasa sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tahun 2013-2018. Tigor merupakan pihak swasta pemberi suap kepada mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (SM).
“Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan, termasuk di antaranya fakta-fakta selama proses persidangan tersangka SM dan kawan-kawan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berikutnya KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup,” kata Wakil Ketua Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 11 Maret 2022.
Kasus yang menjerat Tigor tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan (OTT) pada 2018 di mana KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Syahri Mulyo (SM), mantan Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno (SUT) serta dua pihak swasta masing-masing Agung Prayitno (AP) dan Susilo Prabowo (SP).
Dalam konstruksi perkara, Alex menjelaskan Tigor selaku Direktur PT Kediri Putra (KP) merupakan salah satu kontraktor yang banyak mengerjakan berbagai proyek di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung.
BACA: KPK Ungkap Rencana Awal 'Guyuran' Uang untuk Hakim Itong
“Agar tetap bisa dapat memenangkan dan kembali mengerjakan beberapa proyek di Pemkab Tulungagung diduga ada pendekatan khusus yang dilakukan tersangka TP kepada beberapa pihak di Pemkab Tulungagung,” ucap Alex.
Ia mengungkapkan sebagai bentuk komitmen atas dimenangkannya Tigor dalam beberapa proyek yang dikerjakannya, selanjutnya Tigor diduga memberikan sejumlah uang dalam bentuk “fee” proyek pada Syahri Mulyo dengan nilai besaran bervariasi menyesuaikan dengan nilai kontrak pekerjaan.
“Pemberian fee proyek tersebut diduga disepakati baik sebelum maupun setelah proyek dikerjakan,” ungkap Alex.
Alex menjelaskan beberapa proyek yang dikerjakan oleh Tigor. Pertama, pada 2016 mengerjakan beberapa proyek dengan total nilai proyek sekitar Rp64 miliar dan “fee” yang diberikan diduga sejumlah sekitar Rp8,6 miliar.
Kedua, pada 2017 mengerjakan beberapa proyek dengan total nilai proyek sekitar Rp26 miliar dan “fee” yang diberikan diduga sejumlah sekitar Rp3,9 miliar.
Ketiga, pada 2018 mengerjakan beberapa proyek dengan total nilai proyek sekitar Rp24 miliar dengan “fee” yang diberikan diduga sejumlah sekitar Rp2 miliar.
Tigor disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
(TOM)
