Jelang Pengumuman CPNS 2026, Baru 2 Instansi Buka Rincian Kuota

Ilustrasi pendaftaran CPNS (Gemini_AI) Ilustrasi pendaftaran CPNS (Gemini_AI)

Jakarta – Hitung mundur menuju pengumuman resmi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 memasuki fase krusial. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memproyeksikan jadwal pembukaan pendaftaran bakal diumumkan sekitar Jumat, 20 November 2026, menyusul telah dibukanya akses pembuatan akun di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sejak Selasa (17/11).

Namun, mendekati tenggat waktu tersebut, keterbukaan informasi mengenai jumlah kebutuhan pegawai di tiap instansi ternyata masih timpang. Dari delapan kementerian dan pemerintah daerah yang sudah memberikan sinyal kuat bakal merekrut ASN tahun ini, baru dua instansi yang secara terbuka membeberkan angka kuota pasti ke publik. Sementara itu, enam instansi lainnya masih menahan rincian formasi hingga pengumuman resmi diterbitkan.

Dua Instansi yang Sudah Membuka Angka Kuota

Bagi calon pelamar yang ingin memetakan tingkat persaingan sejak dini, baru Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan yang memberikan kepastian jumlah kursi.

1. Mahkamah Agung (MA) Siapkan 4.430 Kursi

Mahkamah Agung menjadi instansi paling progresif dalam mengumumkan kebutuhan sumber daya manusianya. Pelaksana Tugas Sekretaris MA, Sobandi, mengonfirmasi bahwa pada tahun anggaran 2026 institusinya memerlukan total 4.430 aparatur baru untuk memperkuat satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kebutuhan tersebut dipecah menjadi dua CPNS yakni untuk tenaga teknis serta administrasi, dan formasi khusus Calon Hakim (Cakim).

“Insyaallah, akhir November ini akan diumumkan, untuk cakim berjumlah 1.600 formasi dan 2.830 formasi untuk CPNS,” tegas Sobandi dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung.

 

2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Buka 1.915 Formasi

Kemenkeu juga memastikan ikut meramaikan bursa rekrutmen tahun ini dengan alokasi 1.915 formasi umum yang tersebar di seluruh unit eselon I. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa kuota tersebut terbuka bagi beragam jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SMA/SMK, Diploma (D3), hingga Sarjana (S1). Rincian nama jabatan dan lokasi penempatan akan menyusul bersamaan dengan rilis pengumuman resmi kementerian.

6 Instansi Lain Masih Simpan Rapat Rincian Formasi

Berbeda dengan MA dan Kemenkeu, enam instansi berikut baru sebatas mengonfirmasi keikutsertaan mereka dalam seleksi CPNS 2026 tanpa menyertakan angka kuota:

  • Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri: Kedua kementerian ini baru memperbarui status pada laman rekrutmen masing-masing dengan keterangan "Segera Dibuka" dan "Coming Soon", tanpa melampirkan daftar jabatan maupun syarat kualifikasi.
  • Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN: Lewat kanal komunikasi resminya, kedua instansi ini aktif mengimbau masyarakat untuk segera membuat akun SSCASN lebih awal, namun daftar formasi yang akan diperebutkan masih disimpan rapat.
  • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Pembahasan usulan kebutuhan pegawai tahun anggaran 2026 telah dilakukan bersama Kementerian PANRB sejak awal November, tetapi angka finalnya belum dirilis ke publik.
  • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses rekrutmen ASN di lingkungan Pemprov DKI tengah disiapkan secara transparan, sembari menunggu finalisasi rincian kuota oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

 

Mengapa Formasi Belum Muncul di Portal SSCASN?

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menerangkan bahwa penayangan menu formasi di portal SSCASN sangat bergantung pada rampungnya verifikasi usulan kebutuhan antara kementerian/lembaga dengan Kementerian PANRB. BKN menargetkan seluruh rincian tersebut dapat diumumkan secara serentak pada pekan keempat November 2026.

Sambil menanti daftar formasi dibuka penuh, calon pelamar disarankan memanfaatkan waktu beberapa hari ke depan untuk merampungkan registrasi akun di laman sscasn.bkn.go.id. Langkah ini penting dilakukan lebih awal guna menghindari kepadatan trafik server saat pengumuman resmi dirilis, sekaligus memberi ruang waktu untuk memastikan kesesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dengan dokumen ijazah.


(ACF)