Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026). Namun, pengesahan UU Perampasan Aset yang telah dinantikan selama 18 tahun itu ternyata tidak sepenuhnya disambut gembira penggiat antikorupsi.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi justru melontarkan kritik keras terhadap substansi UU Perampasan Aset. Mereka menilai regulasi yang seharusnya menjadi senjata baru untuk memburu kekayaan hasil korupsi tersebut masih memiliki banyak kelemahan, mulai dari tidak adanya pengaturan mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (unexplained wealth), lemahnya pengawasan, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Zaenur Rohman, bahkan menyebut UU Perampasan Aset sebagai aturan yang berpotensi menjadi macan ompong. Dia juga menyebut substansi regulasi tersebut seperti pepesan kosong karena dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi.
"Saya melihat bahwa RUU ini isinya pepesan kosong. Ini disahkan dalam waktu yang relatif cepat untuk kejar tayang, memenuhi janji Dasco bahwa 15 Desember sudah akan disahkan," kata Zaenur kepada Suara.com, Kamis (19/11/2026).
Salah satu persoalan yang disorot adalah tidak adanya ketentuan mengenai unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Menurut Zaenur, instrumen tersebut penting untuk memungkinkan negara menindaklanjuti kepemilikan kekayaan yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan atau profil keuangan seseorang.
Zaenur juga menyoroti tidak adanya kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketentuan yang dibahas. Selain itu, efektivitas pelaksanaan UU tersebut masih bergantung pada pembentukan lembaga pengelola dan pengawas aset.
Dia khawatir regulasi tersebut hanya menjadi instrumen untuk membangun kesan bahwa pemerintah dan DPR telah memenuhi tuntutan publik mengenai pemberantasan korupsi.
"Ini digunakan untuk meraih simpati publik padahal isinya pepesan kosong, yang saya melihat RUU ini disahkan tidak akan banyak berguna untuk mendukung pemberantasan korupsi dan ya ini sih menunjukkan persekongkolan elit ya. Saya melihat ini memang ketakutan-ketakutan elit itu kemudian diakomodir," kata Zaenur.
Sebelum pengesahan, Zaenur sebenarnya meminta DPR dan pemerintah tidak terburu-buru menyelesaikan pembahasan. Dia menginginkan perbaikan substansi agar mekanisme perampasan aset berjalan efektif sekaligus memiliki pengawasan yudisial sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
ICW Kritik Transparansi Pembahasan UU Perampasan Aset
Kritik terhadap UU Perampasan Aset juga disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai proses pembahasan regulasi tersebut tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik secara memadai.
Menurut Ibrahim, masyarakat sipil antikorupsi kesulitan memperoleh naskah akademik maupun draf resmi terbaru RUU Perampasan Aset untuk memberikan masukan secara substantif.
Dia mengatakan koalisi masyarakat sipil bahkan telah melayangkan somasi kepada Komisi III DPR untuk meminta keterbukaan dokumen pembahasan. Namun, permintaan tersebut tidak memperoleh jawaban.
"Apa yang terjadi hari ini adalah bukti DPR mengabaikan hukum yang mengatur dirinya sendiri. Undang-undang telah menegaskan bagaimana sebuah RUU harus dibentuk terbuka dan partisipatif namun kewajiban itu tidak dijalankan," ujar Ibrahim kepada Media Indonesia, Rabu (18/11/2026).
Ibrahim juga mempertanyakan efektivitas rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diklaim telah dilakukan DPR jika dokumen utama yang dibahas tidak dapat diakses masyarakat.
"Pertama soal keterbukaan dan transparansi, artinya meskipun ada 100 kelompok yang diundang oleh DPR dan setiap hari DPR RDPU soal RUU ini kalau RUU-nya tidak pernah dibuka ya sama saja. Apa yang mau dibahas kalau naskah akademik dan RUU-nya saja tidak bisa dibaca," tegasnya.
ICW juga mengingatkan agar ketentuan penting yang dapat memperkuat pemberantasan korupsi tidak justru dihilangkan dalam proses legislasi.
Ibrahim secara khusus menyinggung persoalan kekayaan tidak wajar dan pengelolaan aset yang diserahkan kepada eksekutif tanpa pengawasan independen.
"Undang-undang ini impian publik selama puluhan tahun bahkan KPK meminta agar norma-norma kuncinya tidak ditinggalkan. Tetapi kalau kekayaan tak wajar dicabut dan kendali aset diserahkan ke eksekutif tanpa pengawas independen, yang kita dapatkan bukan alat perampasan aset koruptor, melainkan satu bundel tambahan untuk dibaca mahasiswa hukum," ujarnya.
YLBHI Khawatir UU Perampasan Aset Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan
Kritik lain datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Organisasi bantuan hukum tersebut pada dasarnya mendukung kehadiran regulasi perampasan aset untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.
Namun, YLBHI menilai draf akhir UU Perampasan Aset masih menyimpan sejumlah persoalan serius terkait prosedur hukum, pembuktian, pengawasan aparat, perlindungan pihak ketiga, dan independensi lembaga pengelola aset.
YLBHI mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengelola aset harus diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat.
"RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," demikian pernyataan YLBHI dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026).
Salah satu kekhawatiran YLBHI adalah kemungkinan kewenangan perampasan aset digunakan untuk menekan kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah.
Pemblokiran rekening atau penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan, menurut YLBHI, berisiko menjadi bentuk penghukuman dini terhadap seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana.
Risiko tersebut juga dapat menimpa organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, jurnalis, serikat pekerja, aktivis lingkungan, hingga kelompok masyarakat adat.
YLBHI juga menyoroti perlindungan hak pihak ketiga yang memiliki atau menerima aset secara sah. Hubungan keluarga maupun pertemanan dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, menurut organisasi tersebut, tidak boleh otomatis menjadi dasar penyitaan.
Selain itu, YLBHI meminta adanya jaminan bahwa aparat yang menyalahgunakan kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban secara individual.
Organisasi tersebut juga mempertanyakan independensi badan pengelola dan pengawas aset yang pembentukannya melibatkan kewenangan Presiden.
Menurut YLBHI, struktur kelembagaan, batas kewenangan, proses pengangkatan pimpinan, mekanisme audit, hingga pertanggungjawaban pengelolaan aset harus diatur secara jelas.
(NZM)