JAKARTA : Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan ada inflasi yang tak bisa dikendalikan pemerintah dan menimbulkan kekhawatiran. Salah satunya ialah inflasi dari kelompok bahan makanan yang mencapai 11,5 persen. Pasalnya, inflasi dari kelompok bahan makanan ini, tidak bisa diatur oleh pemerintah.
"Memang ada kelompok harga yang bisa diatur oleh pemerintah, seperti harga bensin hingga listrik, itu bisa ditahan, tapi tidak semuanya (kenaikan harga) bisa dikendalikan. Contohnya kenaikan harga barang (bahan makanan)," ungkapnya, Kamis 11 Agustus 2022.
Dia pun menyoroti kenaikan administered price sebesar 6,5 persen, harga energi, dan juga tiket pesawat terbang. Hal itu, dapat berdampak pada peningkatan inflasi. Menkeu mengungkapkan, kenaikan harga bahan makanan hingga tiket pesawat memang merupakan imbas dari krisis pangan dan energi yang terjadi saat ini.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta semua jajaran waspada, karena pemerintah tidak bisa selamanya memberikan kompensasi untuk menahan inflasi akibat dampak krisis pangan dan energi.
Baca juga : Mendag Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga Mi Instan Hingga Tiga Kali Lipat
"Saya minta semua jajaran waspada, karena krisis pangan dan energi sekarang, dan juga dampaknya, itu tidak semuanya bisa dikompensasi oleh pemerintah. Tidak bisa selamanya (harganya) ditahan dengan krisis energi dan pangan saat ini," paparnya.
Hingga saat ini, dia menyebutkan bahwa anggaran pemerintah untuk subsidi energi sudah membengkak hingga Rp502 triliun. "Ini kalau tidak dikeluarkan atau ditahan, tentu harga energi akan jauh lebih tinggi dari 6,5," tandasnya.
Minta Pertamina Segera Kendalikan Pertalite dan Solar
Sri Mulyani meminta PT Pertamina (Persero) segera mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu pertalite dan solar. Dia tak ingin APBN jebol untuk membayar subsidi pertalite dan solar yang penggunaannya tidak tepat sasaran. Pasalnya, APBN selama ini menjadi shock absorber untuk mengendalikan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Anggaran subsidi untuk Pertalite dan solar subsidi itu, kita akan menghadapi tekanan dari perubahan nilai tukar dan deviasi harga minyak serta volume yang meningkat. Makanya saya minta Pertamina untuk mengendalikan konsumsinya, ini supaya APBN tidak mengalami tekanan tambahan," ungkap Sri Mulyani.
Dia mengungkapkan, konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai taraf mengkhawatirkan. Angkanya sudah menembus 16,8 juta Kiloliter (Kl) dari kuota yang ditetapkan tahun ini yakni 23 juta Kl. Sehingga, kuota BBM Pertalite tersisa hanya sebanyak 6,2 juta Kl.
Di sisi lain, angka konsumsi BBM jenis solar subsidi hingga Juli sudah mencapai 9,9 juta Kl dari rencana kuota tahun ini sebesar 14,91 juta Kl. Dengan angka tersebut, maka kuota yang tersisa hanya 5,01 juta Kl.
(ADI)
