Tuban: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan APBN untuk bulan Juni 2024 kepada Satuan Kerja (Satker) di Kabupaten Tuban.
Kepala KPPN Tuban, Martina Sri Mulyani, menjelaskan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Tuban pada bulan Juni 2024. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan mencapai Rp 201,43 miliar dari target Rp 589,45 miliar, atau sebesar 34,17 persen.
“Penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 4,51 persen dibandingkan realisasi tahun 2023,” kata Martina Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kabupaten Tuban, Rabu, 31 Juli 2024.
Martina merinci bahwa penerimaan perpajakan terdiri dari PPN sebesar Rp 40,68 miliar atau 18,09 persen dari target, mengalami kontraksi sebesar 1,25 persen dari tahun 2023; PPh sebesar Rp 152,87 miliar atau 48,69 persen dari target, tumbuh 7,94 persen dari tahun sebelumnya; penerimaan PBB sebesar Rp 1,09 miliar atau 3,20 persen dari target, mengalami kontraksi sebesar 62,51 persen dari tahun 2023; serta penerimaan pajak lainnya mencapai Rp 6,78 miliar atau 41,74 persen dari target, dengan kontraksi 2,78 persen dari tahun lalu.
Selanjutnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 21,43 miliar atau 156,80 persen dari target, meskipun terkontraksi 27,25 persen dari tahun 2023. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 218,75 miliar atau 46,93 persen dari pagu Rp 466,14 miliar, tumbuh 38,45 persen dibandingkan tahun 2023. Hingga 29 Juli 2024 pukul 17.49 WIB, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 245,99 miliar atau 52,77 persen dari pagu.
Untuk realisasi transfer ke daerah pada bulan Juni 2024, Martina—sapaan akrab Kepala KPPN Tuban—menyatakan bahwa jumlahnya mencapai Rp 1,149 triliun atau 47,63 persen dari target pagu Rp 2.413,68 miliar. Dana bagi hasil disalurkan sebesar Rp 227,41 miliar atau 43,86 persen dari target. Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 578,13 miliar atau 54,28 persen dari target. Dana Transfer Khusus, yang terdiri dari DAK fisik, belum terealisasi dari target pagu Rp 172,51 miliar. DAK non-fisik mencapai Rp 174,40 miliar atau 49,06 persen dari pagu Rp 355,46 miliar. Dana Desa terealisasi sebesar Rp 169,79 miliar atau 56,2 persen dari pagu Rp 302,13 miliar.
“Hingga 29 Juli 2024 pukul 17.49 WIB, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 1,213 triliun atau 50,26 persen dari pagu,” tandasnya.
(SUR)
