PASURUAN: Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengubah SMA Negeri 1 Bangil menjadi SMAN Taruna Madani Jawa Timur mematik polemik. Alumni SMAN 1 Bangil mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk membatalkan keputusannya.
"Kami mohon kebesaran hati ibu Gubernur Jatim. Jangan dihilangkan sekolah kami ini, sekolah yang kami banggakan, kami cintai, sekolah yang merakyat namun selalu bisa menghasilkan lulusan yang berperan buat bangsa ini di segala bidang," ujar salah satu Alumni SMAN 1 Muchamad Nurhidayat kepada Medcom.id, Rabu, 29 Desember 2021.
Ia menyatakan jika permintaan itu adalah suara dari para alumni SMAN 1 Bangil, para guru dan purna guru, bahkan sebagian masyarakat Bangil. Alasannya, keberadaan SMAN 1 Bangil tak bisa digantikan dengan SMAN Taruna Madani yang tidak ramah terhadap masyarakat.
Dia memaparkan jika SMAN 1 Bangil menjadi satu-satunya pilihan sekolah negeri bagi empat kecamatan di sekitarnya. Tak ada lagi sekolah yang dapat menjadi pilihan berdasarkan sistem zonasi di daerah tersebut.
SMAN Taruna Madani, kata dia, tidak mengadopsi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 1 tahun 2021. Artinya SMAN Taruna Madani bisa menerima siswa di luar wilayah Bangil, bahkan luar Jatim.
Selain itu dari sisi biaya, SMAN Taruna Madani dinilai mencekik keuangan masyarakat. Sebelumnya, Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) SMAN 1 Bangil hanya Rp150 ribu per bulan.
BACA: Rektor Unesa Video Call Gelandang Timnas Rachmat Irianto Jelang Final AFF, Ini Pesannya!
Dengan menjadi SMAN Taruna Madani, pihak sekolah disebut melakukan pembedaan terhadap Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa dengan Kartu Keluarga (KK) Jatim dengan KK siswa di luar Jatim. Untuk KK Jatim SPP yang dibebankan ialah sebesar Rp12,5 juta dan Rp17,5 juta untuk siswa dengan KK di luar Jatim.
Selain itu, siswa juga dibebankan biaya pendidikan dan asrama sebesar Rp2,5 juta per bulan. Informasi itu didapat Gomad dari instagram dan website sekolah sebelum akhirnya informasi itu dihapus oleh pihak sekolah.
"Ada juga syarat yang bersifat diskriminatif yakni diberlakukannya syarat minimal tinggi dan berat badan proposional. Belum lagi uang seragam, buku dan lain-lain. Sementara warga Bangil tak semuanya karyawan. Banyak yang kadang kerja hari ini yah untuk hidup dua sampai tiga hari kedepan," lanjut dia.
Jika pemerintah tetap ingin ada SMAN Taruna Madani, pihaknya menyarankan sistem tumpang. Kapasitas SMAN 1 Bangil digunakan 30 persen kapasitasnya untuk SMAN Taruna Madani.
"Dikembangkan di situ dua sampai tiga tahun, kemudian saat siap melepaskan diri di tempat yang sudah disiapkan," tutur dia.
(TOM)
