SURABAYA: Kisruh data pasien positif covid-19 di Surabaya kembali mencuat. Kali ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya menyebut lebih dari 50 persen data keluaran Gugas Covid-19 Jawa Timur tak valid.
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita, mengungkap jika pihaknya selalu melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan data pasien terkonfirmasi positif virus korona valid dan faktual.
"Jadi pernah saya dapat angka 280 terkonfirmasi dari provinsi, setelah kita teliti ternyata hanya 100. Kita cek ternyata (sisanya) bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu,” ujar Febria, Kamis, 18 Juni 2020.
Tak hanya sekali, ketidak sesuaian data itu bahkan terus terjadi. Pada Minggu, 14 Juni 2020, Pemprov Jatim mengeluarkan data jumlah terkonfirmasi positif covid-19 hari itu sebanyak 180 orang. Namun setelah dilakukan pelacakan, hanya ada 80 orang yang positif.
Kemudian, lanjut Febria, pada Senin, 15 Juni 2020, peristiwa sama terulang. Jumlah terkonfirmasi positif covid-19 versi Jawa Timur 280 orang namun usai ditelusuri hanya ada 100 orang.
Berlanjut Selasa, 16 Juni 2020, Gugas Covid-19 Jatim merilis 149 orang di Surabaya terjangkit virus korona baru. Namun hasil pengecekan di lapangan jumlah itu menyusut menjadi hanya 64 orang.
“Kita (selalu) lakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada,” ungkapnya.
Perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan kota Surabaya lantaran ada nama maupun alamat yang ganda. Bahkan, data yang di-tracing sudah tidak tinggal atau berdomisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP setempat.
“Ada juga dia pakai alamat KTP saudaranya di Surabaya, padahal orangnya tinggal di luar kota. Dia ke sini (Surabaya) berobat pakai alamat kakaknya dan itu sering terjadi,” kata Febria.
Terkait temuan ini, Febria mengatakan sudah melakukan protes ke Provinsi Jawa Timur. Bahkan sudah diakui jika bukan pasien covid-19 dari Surabaya.
"Kita protes dan dikembalikan ke daerahnya. Itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argumen ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya,” ujarnya.
Dipastikan Febria, Pemkot Surabaya tetap melakukan verifikasi lapangan sebelum menyampaikan angka konfirmasi ke publik. Tak hanya ke alamat pasien terkonfirmasi positif, pelacakan dilakukan sampai ke fasilitas kesehatan hingga tempat kerja yang bersangkutan.
“Jadi kita tidak mengakui data itu sebelum puskesmas ok. Kita harus cek verifikasi ke lapangan. Selain ke tempat puskesmas juga cek ke rumah sakit," tandasnya.
(TOM)
