SURABAYA : DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) meminta maaf atas terbitan Kamus Sejarah Indonesia (KSI). PKB Juga meminta seluruh kamus tersebut ditarik dari peredaran.
Reaksi keras tersebut disampaikan DPW PKB Jatim menyusul tidak adanya nama dan peran peran KH Hasyim Asyari dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia di KSI jilid I. Selain itu juga tidak tidak ada ulasan tentang Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid di KSI Jilid II. Padahal sejumlah tokoh lain yang kontroversial justru ada dalam KSI.
Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan, terbitan KSI oleh Kemendibud tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan pelecehan pada kaum santri dan NU karena secara tidak langsung menghilangkan rekam jejak santri dalam perjuangan kemerdekaan.
"Ini sama dengan pelecehan terhadap NU, kiai dan kaum santri. Kami minta Mendibud Nadiem Makarim minta maaf secara terbuka dan menarik kamus yang sudah diterbitkan, untuk direvisi dan disempurnakan," katanya, Selasa 20 April 2021.
Anik mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanya. Tidak akan ada resolusi jihad yang menjadi embrio perlawanan pada penjajah tanpa KH Hasyim Asy'ari yang menggerakkan santrinya kala itu.
Selain itu tidak akan ada peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya tanpa adanya resolusi jihad yang sudah mendapat dilegitimasi dari negara dengan ditetapkannya menjadi hari besar nasional.
Begitu pun hampir semua orang sedunia tahu bagaimana perjuangan Gus Dur yang tidak hanya bapak bangsa tapi menjadi pejuang humanisme dan pluralisme sedunia yang tentu membawa harum nama bangsa Indonesia.
"Kalau kemudian dalam Kamus Sejarah Indonesia 1 dan 2 terbitan Kemendikbud tidak dimuat fakta-fakta sejarah berikut tokoh pelaku sejarahnya. Ini sama halnya melukai kaum santri yang sudah berjuang dalam kemerdekaan. Itu sama halnya tidak menghargai jasa para pahlawan," ujar Anik.
Penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim ini menyesalkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang harusnya memberikan pendidikan yang benar justru malah sebaliknya. Anik juga minta ada proses investigasi di internal Kemendikbud. Apakah ini terjadi karena kesengajaan atau kealpaan.
"Kasus seperti ini sering terjadi. Kami berharap ada investigasi di internal. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir," katanya.
Diketahui, Kemendikbud baru saja menerbitkan Kamus Sejarah Indonesia (KSI) terdiri atas dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998). Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadratus Syech Hasyim Asy'ari. Namun, secara alfabetis, pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Hal yang sama terjadi pada Jilid II, tidak ada ulasan tentang Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
(ADI)
