JAKARTA : Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2022 sebesar 413,6 miliar dolar AS atau setara Rp5.938 triliun. ULN ini turun dibandingkan dengan posisi ULN bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 415,3 miliar dolar AS.
"Penurunan terjadi baik pada posisi ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Januari 2022 terkontraksi 1,7 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Selasa 15 Maret 2022.
ULN pemerintah pada Januari 2022 melanjutkan tren penurunan. Setelah mengalami penurunan sejak September 2021, posisi ULN pemerintah pada Januari 2022 tercatat sebesar 199,3 miliar dolar AS, kembali turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 200,2 miliar dolar AS. Hal ini menyebabkan ULN pemerintah terkontraksi 5,4 persen (year on year/yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 3,0 persen (yoy) pada Desember 2021.
Penurunan terjadi seiring beberapa seri SBN yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dolar AS. Dari sisi pinjaman, secara neto penurunan terjadi pada pinjaman bilateral, seiring adanya pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur.
"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," ujarnya.
Baca juga : Kapolri Instruksikan Kapolda Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng
Erwin menyebutkan, penarikan ULN yang dilakukan pada Januari 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif serta diupayakan turut mendukung penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," tuturnya.
Sementara ULN swasta tercatat sebesar 205,3 miliar dolar AS pada Januari 2022, menurun dari 206,1 miliar pada Desember 2021. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,0 persen pada Januari 2022, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8 persen pada periode sebelumnya. Perkembangan tersebut bersumber dari adanya pelunasan pinjaman luar negeri swasta yang jatuh tempo selama periode Januari 2022 sehingga menyebabkan ULN lembaga keuangan terkontraksi sebesar 4,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 4,2 persen (yoy) pada Desember 2021, serta ULN korporasi bukan lembaga keuangan yang terkontraksi sebesar 0,1 persen (yoy), setelah tumbuh 0,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta.
"ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta," ujarnya.
Erwin menuturkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Januari 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 34,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 35 persen.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat juga ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, dia mengatakan, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.
(ADI)
