SURABAYA. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk berani menindak keras para pengusaha yang terbukti 'nakal' dan berpotensi merugikan negara.
"Kalau memang tidak sesuai dengan aturannya maka seharusnya itu dibekukan atau dicabut izin operasi perusahan, " ujar Eva disela mengikuti kunjungan Komisi III DPR RI terkait penanganan kasus impor tekstil ilegal di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Frontage Road A.Yani, Surabaya, Rabu 2 September 2020.
Menurut Eva, kasus impor tekstil ilegal ini bermula dari laporan masyarakat yang mengatakan ada indikasi suap dan pemalsuan dokumen asal barang impor. Seharusnya dalam dokumen tertulis Tiongkok sebagai negara asal barang, namun kenyataannya justru ditulis dari Malaysia.
"Tentu ini ada indikasi kerugian negara yang ada, karena ketika itu keluar atau itu masuk dari China dan dari Malaysia, itu tentu berbeda. Karena kita ada pemberlakuan safe guard. Nah kalau dari Malaysia itu tidak ada safe guardnya, tapi kalau dari China itu ada pemberlakuan safe guard dan ini mengacu pada permenkeu yang sudah berlaku, " beber Eva.
Eva meminta kepada lembaga penegak hukum untuk menjadikan kasus ini sebagai gerbang masuk untuk mendalami kasus serupa lainnya. Tujuannya tak lain adalah untuk menyelamatkan negara agar tidak mengalami kerugian.
"Kita juga minta kepada lembaga penegak hukum untuk melihat kembali proses yang ada di bea cukai. Karena sebetulnya ketika barang turun itu kan seharusnya sudah dilihat ini barang dari mana sesuai nggak dengan dokumen yang ada di ijin importnya, " tandasnya.
(TOM)
