SURABAYA : Dalam beberapa pekan terakhir, hacker dikabarkan berhasil membobol situs-situs pemerintah dan melakukan doxing. Sebenarnya ada beberapa langkah mitigasi agar hacking tidak terjadi atau terulang. Hacker Bjorka menjadi pembicaraan selama beberapa minggu terakhir berkat aksinya.
Supaya aksi seperti Bjorka tidak terulang lagi, sebenarnya pemerintah bisa melakukan beberapa langkah mitigasi. Menurut pegiat IT Herman Huang ada tiga yang perlu dilakukan pemerintah seiring dengan munculnya hacker Bjorka.
1. Kampanye Keamanan Data
Kominfo sering mengadakan Kampanye Literasi Digital selama periode 2020-2022. Menurut Herman kini sudah saatnya diadakan kampanye serupa untuk keamanan data dengan target dan konten yang lebih spesifik. Dengan begitu, publik dapat lebih paham dan waspada soal keamanan data.
2. Transformasi BSSN dan Kominfo
BSSN sebagai Lembaga Siber harus merombak diri untuk dapat memberikan peningkatan keamanan siber dan emergency response ketika kebocoran data siber terjadi lagi di masa depan.
"BSSN dapat dimodelkan serupa NSA di Amerika. Harusnya tidak ada kebingungan atau diam berhari-hari ketika kebocoran data terjadi. Efek kebocoran data masif sudah banyak terjadi di banyak negara dengan korban-korban korporasi besar seperti Travelex di Inggris, perusahaan kripto di Jepang dan sebagainya," kata Herman.
Sementara itu, kata Herman, Kominfo sebagai pembuat kebijakan harus lebih visioner dan maju dalam penyediaan ekosistem dan kebijakan pro Cyber Security termasuk menyelesaikan UU yang terkait.
Baca juga : 5 Hacker Paling Terkenal dan Berbahaya di Dunia, Simak Aksi-aksinya!
3. Kemandirian Data Nasional
Herman juga menjelaskan, selama data-data kita mayoritas masih diproses, diolah, dan disimpan di luar negeri maka peran lembaga manapun di dalam negeri akan terbatas. Ada baiknya, kata Herman, kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti China yang menggalakkan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media,keuangan dan sebagainya.
"Keberadaan Aplikasi Nasional seperti Peduli Lindungi merupakan suatu prekursor bagus yang harus didukung meskipun sempat juga data mereka per 2021 diambil oleh hacker," ujarnya.
Peduli Lindungi merupakan suatu contoh perdana Indonesia dapat meluncurkan aplikasi nasional yang dipakai oleh mayoritas dari 300 juta penduduk Indonesia dan dapat berjalan cukup baik dan reliable selama ini.
(ADI)