JAKARTA: Majelis Kode Etika dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Riset Inovasi dan Nasional (BRIN) telah menyatakan peneliti AP Hasanuddin yang mengancam warga Muhammadiyah telah melakukan pelanggaran kode etik ASN.
"Hasil sidang menyatakan bahwa APH melanggar kode etik ASN dan selanjutnya akan dilakukan sidang penentuan hukuman disiplin," beber Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Ratih Retno Wulandari, dikutip dari laman brin.go.id, Kamis, 27 April 2023.
Sidang etik digelar pada Rabu, 26 April 2023. Ratih menyebut sidang dipimpin oleh majelis yang terdiri atas unsur kepegawaian, pengawasan, atasan langsung, dan unsur lainnya yang diperlukan.
"Sebanyak lima orang (majelis) hari ini telah melakukan sidang dugaaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN pegawai dengan inisal APH," tutur dia.
Ratih menyebut majelis mencecar AP Hasanuddin dengan 38 pertanyaan. Pertanyaan dijawab relatif lancar tanpa tekanan.
BACA: Jalan Licin, Truk Tabrak Truk di Jalur Pantura Situbondo
"Selama proses sidang, yang bersangkutan menyatakan berkali-kali menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih menahan diri dan mengembangkan toleransi dalam berkomentar di media sosial," beber Ratih.
Proses klarifikasi data dan informasi sampai Sidang Majelis Kode Etika mulai pukul 09.00 sampai 15.15 WIB. "Majelis Kode Etika merekomendasikan pemanggilan sidang hukuman disiplin PNS berdasarkan bukti-bukti dan hasil klarifikasi yang sudah dilakukan," tutur dia.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 menyebut Sidang Hukuman Disiplin baru dapat dilaksanakan minimal tujuh hari setelah keputusan PPK terkait hasil Sidang Majelis Kode Etika dan Kode Perilaku ASN.
"Paling cepat Sidang Hukuman Disiplin APH dilakukan pada Selasa, 9 Mei 2023," beber dia.
Komentar AP Hasanuddin di media sosial Facebook sebelumnya viral lantaran mengandung ancaman terhadap warga Muhammadiyah. Salah satunya, AP Hasanuddin menyebut, 'Perlu saya halalkan enggak nih darahnya semua Muhammadiyah?'. Komentar itu terkait perbedaan penentuan Idulfitri 1444 H antara warga Muhammadiyah dan pemerintah.
(TOM)
