Dugaan Pungli di RSUD Probolinggo, Wali Kota: Bongkar..!

Aksi demo mantan pegawai RSUD  Dr. Mohamad Saleh dan LSM di depan Gedung DPRD Kota Probolinggo/metrotv Aksi demo mantan pegawai RSUD Dr. Mohamad Saleh dan LSM di depan Gedung DPRD Kota Probolinggo/metrotv

PROBOLINGGO: Wali Kota Probolinggo,  Hadi Zainal Abidin angkat bicara terkait dugaan pungutan liar (pungli) rekutmen pegawai tidak tetap (PTT) di RSUD  Dr. Mohamad Saleh. Orang nomor satu di Kota Probolinggo mengajak LSM membongkar kasus ini hingga tuntas!

"Ini sangat penting dan sangat serius yang harus ditanggapi. Mari kita bongkar bersama-sama kasus ini hingga tuntas, " ujar Zainal Abadin tak lama setelah aksi demontrasi sejumlah LSM dan mantan pengawi RSUD Dr Mohamad Saleh.  

Sebelumnya, aliansi LSM menemukan adanya dugaan  pungutan Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per orang yang ingin menjadi karyawan di RSUD Dr Mohammad Saleh. Temuan ini ditindak lanjuti aliansi LSM dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan  sejumlah kementerian serta penegak hukum.

Selain itu, aliansi LSM yang terdiri dari LSM  Lira, LSM Pemantau Aparat Kinerja Aparatur Negara Indonesia, LSM Cinta NKRI, LSM Paskal, LSM GNBK, LSM Merah Putih, LSM Pro CW dan LSM Lembaga Perlindungan Konsumen mengelar aksi demontarasi di Gedung DPRD Kota Probilinggo.

BACA: Tercemar Limbah Pabrik, Sungai di Mojokerto Dipenuhi Busa Putih

"Dengan adanya surat ini kami berterima kasih kepada teman-teman LSM.  Orang yang butuh pekerjaan namun tidak mampu membayar, mereka tidak bisa bekerja. Ini tidak dibenarkan, " tandasnya.

Wali Kota  Zainal Abadin menegaskan, apabila ada ASN atau siapapun di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang terlibat dalam dugaan pungutan ini akan diberikan sanksi berat.

"Ini melanggar hukum, jika ada ASN yang terlibat pasti akan mendapatkan sanksi berat, " tandasnya


(TOM)