JAKARTA : Komisi VIII DPR bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) terus membahas komponen anggaran yang bisa dipangkas untuk menekan biaya haji 2023 yang diusulkan sebesar Rp69 juta dan ditanggung jemaah. Kemenag mengonfirmasi anggaran gelang jemaah dan alat prokes senilai total Rp12,2 miliar telah dihapus.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Haji, Komisi VIII DPR dan Kemenag telah menghapus sejumlah komponen Bipih, seperti di antaranya pengadaan gelang jemaah haji senilai Rp5,5 miliar. “(Gelang jemaah) sudah dihapus ya,” tanya Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 14 Februari 2023.
Kemudian, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menjawab sudah dihapus. “Sudah,” kata Hilman.
Dalam RDP tersebut, terdapat sejumlah usulan efisiensi BPIH yang terdiri atas biaya perjalanan umum di Arab Saudi, biaya penyelenggaraan di dalam negeri, komponen biaya cadangan di Makkah dan Madinah, pengurusan dokumen hingga pembinaan jemaah di Indonesia dan Arab Saudi.
baca juga : Divonis 13 Tahun Penjara, Ricky Rizal Teteskan Air Mata
Selain gelang, anggaran untuk penyediaan perlengkapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang mencapai Rp 6,7 miliar juga dihapus. Komisi VIII DPR dengan Kemenag juga melakukan rasionalisasi terhadap biaya pemeliharaan aset barang milik haji (BMH) yang dapat dialihkan menjadi barang milik negara (BMN), pengelolaan keuangan kantor haji, pengurusan dokumen termasuk paspor hingga biaya cadangan akomodasi.
Dengan demikian, potensi efisiensi ini setidaknya dapat menurunkan BPIH sebesar 4,3 persen dehingga komposisi rumusan BPIH yakni 55,2 persen ditanggung jamaah dan 44,8 persen ditanggung nilai manfaat pengelolaan dana haji.
“Dari sisiran tadi, rasionalisasi, maka BPIH Rp90,2 juta dengan komposisi yang saat ini tergambar dalam rumusan saat ini adalah Bipih Rp49,8 juta atau 55,2 persen dengan nilai manfaat Rp40,45 juta atau 44,8 persen,” tutur Hilman.
Saat rapat, sejumlah anggota DPR juga masih mengusulkan efisiensi biaya haji mulai dari hotel hingga katering.
(ADI)
