LUMAJANG: Sistem pengelolaan perhutanan sosial menjadi salah satu program yang disiapkan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi desa. Salah satu yang akan dijadikan percontohan adalah konsep perhutanan sosial di Lereng Gunung Semeru, Lumajang.
Deputi IV, Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti mengatakan konsep perhutanan sosial rencananya akan dijadikan seagai salah satu program unggulan pemerintah.
“Untuk mendorong pemulihan ekonomi desa yang terdampak pandemi covid-19 kita siapkan salah satu program kehutanan sosial. Dengan menjadikan pengelolaan di Lumajang ini sebagai percontohan nasional, “ ujar Nani saat melakukan kunjungan ke sejumlah kelompok usaha perhutanan sosial di Lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.
Rombongan tim Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan investasi bersama sejumlah tim dari kementerian terkait melakukan mendatangi Desa Burno, Kecamatan Senduro, Lumajang.
Dalam kunjungan ini Nani Hendriyanti meninjau sejumlah kelompok usaha perhutanan sosial, mulai dari unit usaha peternakan pertanian hingga pengelolaan kawasan destinasi wisata.
Selain melakukan dialog dengan pelaku usaha, Nani juga menyempatkan melihat secara langsung peternakan sapi perah dan kambing etawa Senduro. Dari unit usaha ini saja, warga berhasil mendapatkan berbagai manfaat hutan, mulai dari pakan, hingga ketersediaan bio gas.
Sementara itu, Bupati Lumajang berharap mendapatkan bantuan dari lintas kementerian guna mempercepat produktivitas pengelolaan demi kesejahteraan masyarakatnya.
“Di lokasi ini saja, 900 hektar lebih hutan menggunakan konsep perhutanan sosial. Warga dan perhutani melakukan kemitraan dalam pengeloaan hutan dengan pembagian 70 persen untuk masyarakat dan 30 persen untuk negara, “ ujarnya.
Konsep perhutanan sosial di hutan Lereng Gunung Semeru ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dari seluruh kelompok usaha perhutanan sosial perputaran uang mencapai Rp 5 miliar per tahunnya.
(TOM)
