Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 2023 mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Bantuan ini berjumlah sebesar Rp10 miliar.
"Kami akan segera pikirkan (penggunaannya)," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, pada Selasa, 15 November 2022, dikutip dalam laman Antara, pada Selasa, 15 November 2022 .
Eri berharap Pemkot Surabaya bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang telah diberikan tersebut. Bantuan tersebut sendiri diketahui diterima saat Wali Kota Eri menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan yang diserahkan langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Isyana Ballroom Hotel Bumi, Kota Surabaya, pada Senin, 14 November 2022.
Baca Juga: Keren! PTPN XII Raih 2 Penghargaan di BUMN Branding & Marketing Award 2022
Kota Surabaya sendiri telah mendapatkan opini WTP sepuluh kali berturut-turut. Terkait WTP,, Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini mendedikasikannya untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.
Untuk mempertahankan capaian tersebut, Wali Kota Eri berharap semua ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa melaksanakan administrasi secara transparan. Hal ini guna mempertanggungjawabkan semua anggaran yang akan dikeluarkan.
"Harus memulai semuanya dari kelurahan sampai dengan di Perangkat Daerah (PD), sehingga transparansi itu akan terwujud dan pertanggungjawaban juga benar. Sehingga, anggaran (APBD 2023) yang disahkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November lebih bermanfaat bagi masyarakat Surabaya," kata dia.
Cak Eri sebelumnya mengatakan bahwa 40 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2023 sebesar Rp11,2 triliun yang disahkan bertepatan peringatan Hari Pahlawan diprioritaskan untuk UMKM.
"Ini saatnya kita bangkit bersama karena APBD Rp11,2 triliun lebih ini cukup besar. Nanti, insya Allah 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM (usaha mikro kecil menengah) Surabaya," kata Cak Eri.
Menurutnya, 40 persen itu dilakukan melalui program padat karya. Hingga saat ini, program yang sudah berjalan dan sudah menuai hasil adalah program padat karya paving, di mana warga golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp6 juta per bulan. Tidak hanya itu, program padat karya jahit sudah mendapatkan penghasilan Rp4 juta per bulan.
(UWA)
