DPRD Kota Malang Nilai Target PAD Pemkot Malang Tidak Realistis

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. (ANTARA/HO DPRD Malang) Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. (ANTARA/HO DPRD Malang)

Malang: Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak realistis.

PAD Tahun Anggaran 2024 dalam LKPJ Wali Kota Malang dibuat sebesar Rp850 miliar. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyebut PAD Tahun Anggaran 2024 di angka Rp650 miliar. Belum lagi, Wali Kota Malang ditargetkan Rp1,15 triliun yang kemudian juga tidak disetujuinya. 

"Dalam hal ini, Bapenda sudah mempunyai hitung-hitungan matang dan dapat mengukur kemampuannya, yaitu di angka Rp650 miliar. Dalam konteks ini kita tidak menyalahkan Bapenda," ujar Made dikutip dari Antara, Kamis, 2 Mei 2024.

Politikus PDI Perjuangan tersebut akan kembali melakukan kajian guna memahami alasan target tinggi tersebut mustahil dicapai. Menurutnya, terdapat kesalahan teknis dalam pengalokasian besaran belanja yang dilakukan sebelum dipastikan besar anggaran yang akan diperoleh.

"Seharusnya pendapatan dulu yang dikejar, baru kemudian selama ini sering terbalik, justru belanjanya dulu yang kelihatan besar sehingga harus ditutup oleh pendapatan yang terkesan dipaksakan. Sehingga tidak mampu mencapai target," jelasnya.

Namun, pihaknya juga memberi apresiasi karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berada di bawah Rp200 miliar. Kini, SILPA Kota Malang mencapai Rp 190 miliar. Made pun menambahkan, SILPA ini harus terus diturunkan agar terlihat sehat, yakni pada kisaran Rp100-150 miliar.

"Kalau tidak ada SILPA justru tidak bagus karena tidak ada efisiensi. Jika efisiensinya berlebihan sehingga SILPA-nya diatas Rp200 miliar, maka tidak bagus juga. Kalau itu terjadi, berarti perencanaan kerjanya tidak efektif," kata dia.

Di sisi lain, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, menyampaikan bahwa sorotan DPRD terkait angka PAD tersebut akan diterima sebagai bahan masukan. Ia juga menambahkan bahwa penentuan target sudah dilakukan melalui sejumlah kajian.


(SUR)

Berita Terkait